Oleh: Denni Meilizon, S.A.P
(Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik FIS Universitas Negeri Padang)
Ada sesuatu yang lebih serius sedang berlangsung dalam politik Indonesia hari ini. Persoalannya bukan semata-mata apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri, apakah Presiden Prabowo Subianto sedang mengambil jarak dari Joko Widodo, atau apakah jaringan politik yang selama ini dikenal sebagai lingkaran Solo mulai kehilangan pengaruhnya. Semua itu memang penting. Namun, ada persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang berhak menentukan bagaimana masyarakat memahami sebuah krisis politik?
Ketika seorang wakil presiden menghadapi persoalan legitimasi, persoalan itu semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Ketika masyarakat turun ke jalan menyampaikan ketidakpuasan, negara semestinya menjamin hak mereka untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Ketika aparat menghadapi dugaan ancaman keamanan, penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Ketiganya merupakan urusan yang berbeda, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda pula.
Masalah mulai muncul ketika ketiga persoalan tersebut dicampur menjadi satu narasi besar. Kritik terhadap pemerintah dapat dibaca sebagai ancaman terhadap stabilitas. Demonstrasi dapat dikaitkan dengan operasi politik elite tertentu. Persoalan keamanan dapat digunakan untuk menjelaskan hampir semua peristiwa yang sebenarnya belum tentu memiliki hubungan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan krisis politik, tetapi juga dengan krisis kepercayaan terhadap informasi yang beredar.
Inilah yang menurut saya menjadi persoalan utama Indonesia saat ini: negara sedang menghadapi perebutan legitimasi, sementara ruang publik berubah menjadi arena perebutan narasi.
Ketika Istana Menghadapi Persoalan Legitimasi
Perkembangan politik di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan bagaimana persoalan administratif dapat berkembang menjadi persoalan politik nasional.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA membatalkan surat keterangan tersebut dan memerintahkan pencabutannya. Perkembangan berikutnya, pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk menempuh proses hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Dua perkembangan tersebut menempatkan persoalan Gibran dalam ruang yang lebih luas daripada sekadar polemik pribadi. Ada persoalan mengenai persyaratan jabatan publik, tanggung jawab lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pencalonan pejabat yang menduduki posisi konstitusional.
Pada 11 November 2026, Reuters juga melaporkan bahwa lebih dari seratus anggota DPR dari sejumlah partai telah menandatangani petisi yang berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan. Artinya, persoalan ini telah memasuki wilayah politik kelembagaan.
Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Penyelesaian persoalan Gibran tidak boleh semata-mata menjadi urusan kompromi elite. Prosesnya harus menjelaskan secara terbuka kedudukan hukum putusan MA, konsekuensi konstitusionalnya, serta mekanisme yang tersedia apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Di sinilah legitimasi diuji. Kekuasaan memperoleh kewenangan melalui konstitusi, tetapi kepercayaan masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan formal. Publik perlu melihat bahwa aturan berlaku secara konsisten, termasuk bagi mereka yang berada di pusat kekuasaan.
Pada titik ini, Prabowo menghadapi persoalan politik yang tidak sederhana. Ia harus menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memastikan bahwa penyelesaian persoalan wakil presidennya tidak dipersepsikan sebagai hasil transaksi politik antarkelompok elite.
Sementara itu, Jokowi menghadapi persoalan yang berbeda. Pengaruh politiknya masih menjadi bagian dari perhitungan banyak aktor, tetapi kedekatan keluarga dengan pusat kekuasaan membuat persoalan Gibran ikut menyeret warisan politik pemerintah sebelumnya.
Kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa satu kelompok telah mengalahkan kelompok lainnya. Pergeseran posisi elite memang dapat diamati, tetapi motif di balik setiap keputusan tetap membutuhkan bukti. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana pertarungan elite tersebut memengaruhi kualitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Dari Perebutan Kekuasaan ke Perebutan Narasi
Dalam setiap krisis politik, penguasaan atas informasi mempunyai arti penting. Pihak yang mampu menentukan cara sebuah peristiwa dipahami publik memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi respons masyarakat terhadap peristiwa tersebut.
Inilah yang dapat disebut sebagai politik pembingkaian atau "framing politics".
Sebuah demonstrasi, misalnya, dapat dibingkai sebagai ekspresi ketidakpuasan masyarakat, gerakan mahasiswa, mobilisasi oposisi, atau ancaman keamanan. Peristiwa yang sama dapat menghasilkan persepsi yang sangat berbeda ketika ditempatkan dalam kerangka penjelasan yang berbeda.
Dalam konteks ini, ada tulisan dari Kardono Ano Setyorakhmadi tentang "Framing Rezim". Ia mempertanyakan kemungkinan penggunaan label makar, isu LGBT, dan narasi penyusupan untuk membentuk persepsi negatif terhadap demonstrasi. Ia juga mengangkat dugaan keterlibatan kelompok sipil dan ormas dalam menghadapi massa aksi.
Dugaan tersebut perlu diperiksa secara serius. Akan tetapi, tuduhan bahwa aparat membina atau menggerakkan kelompok tertentu tidak dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan video, kemunculan kelompok di lokasi demonstrasi, atau kedekatan waktu antara beberapa peristiwa. Harus ada pemeriksaan terhadap identitas pelaku, pola koordinasi, instruksi, hubungan komando, dan bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal yang sama berlaku bagi tuduhan bahwa demonstrasi merupakan operasi politik yang dikendalikan Jokowi atau kelompok tertentu. Tuduhan semacam itu membutuhkan pembuktian, bukan sekadar dugaan berdasarkan kedekatan politik.
Di sinilah letak persoalannya. Ketika pemerintah terlalu cepat menggunakan kerangka keamanan untuk menjelaskan kritik masyarakat, ruang demokrasi berisiko menyempit. Sebaliknya, ketika kelompok penentang pemerintah terlalu cepat menganggap setiap tindakan aparat sebagai bagian dari operasi politik terencana, ruang publik juga kehilangan kemampuan membedakan fakta dan spekulasi.
Kedua kecenderungan tersebut sama-sama merugikan masyarakat.
Kajian tentang sekuritisasi perbedaan pendapat menjelaskan bagaimana suatu persoalan politik dapat dipindahkan dari ruang perdebatan publik ke ruang keamanan. Dalam proses tersebut, suatu kelompok atau aktivitas terlebih dahulu digambarkan sebagai ancaman. Setelah itu, tindakan luar biasa terhadap kelompok tersebut lebih mudah memperoleh pembenaran.
Adinda Putri Jamal, Zain Maulana, dan Rasya Raditya Hariana (2026), dalam penelitian mengenai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, membahas bagaimana konstruksi ancaman keamanan berhubungan dengan tekanan legitimasi institusi dan respons negara terhadap mobilisasi masyarakat.
Temuan tersebut memberikan perspektif penting untuk membaca perkembangan politik Indonesia. Negara dapat mengelola ketegangan melalui pendekatan keamanan dalam jangka pendek, tetapi pendekatan tersebut tidak otomatis menyelesaikan keluhan yang melahirkan demonstrasi.
Sebuah tuntutan tidak menghilang hanya karena orang yang menyampaikannya dibubarkan.
Ketika Konflik Vertikal Berubah Menjadi Konflik Horizontal
Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu kemungkinan berubahnya konflik antara masyarakat dan negara menjadi konflik antarkelompok masyarakat.
Dalam tulisan Kardono Ano Setyorakhmadi, persoalan ini terlihat melalui pembahasan tentang fenomena Jaga Warga, sweeping yang dikaitkan dengan isu LGBT, dan kehadiran kelompok sipil di sekitar demonstrasi Yogyakarta dan Surabaya.
Tulisan tersebut mengemukakan dugaan bahwa kelompok tertentu dapat digunakan untuk menghadapi demonstran melalui tekanan dari arah horizontal. Dugaan ini belum dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa penyelidikan independen. Namun, pertanyaan mengenai perlindungan aparat terhadap seluruh warga yang berada di lokasi demonstrasi tetap relevan.
Mengapa?
Karena negara mempunyai kewajiban melindungi warga dari kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil terhadap kelompok sipil lainnya.
Jika terjadi intimidasi, sweeping ilegal, ancaman dengan senjata tajam, atau kekerasan terhadap peserta aksi, aparat harus melakukan penindakan tanpa melihat afiliasi politik pelakunya.
Tidak boleh ada kelompok yang memperoleh keistimewaan untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya karena mengatasnamakan ketertiban, moralitas, atau kepentingan masyarakat.
Demikian pula, isu LGBT tidak seharusnya digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan demonstrasi. Orientasi seksual atau identitas seseorang bukan alasan untuk melakukan kekerasan, intimidasi, maupun pembatasan hak berkumpul secara sewenang-wenang.
Ada bahaya ketika persoalan politik dikemas menjadi persoalan moralitas kelompok. Masyarakat yang seharusnya mempertanyakan kebijakan pemerintah justru diarahkan untuk mencurigai sesama warga.
Konflik vertikal antara negara dan masyarakat kemudian berpotensi berubah menjadi konflik horizontal di antara masyarakat sendiri.
Dalam situasi seperti itu, pihak yang paling dirugikan justru warga biasa. Mereka kehilangan ruang aman untuk menyampaikan pendapat, sementara persoalan yang menjadi sumber ketidakpuasan tidak memperoleh penyelesaian.
Penelitian mengenai mobilisasi protes di Yogyakarta dan Surabaya yang diterbitkan pada 2026 oleh para peneliti dalam artikel Protest Coordination Across Divisions: Brokerage under Democratic Backsliding in Indonesia memberikan sudut pandang menarik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi gerakan masyarakat sipil di kedua kota berlangsung melalui jaringan penghubung antarkelompok yang memiliki karakter berbeda.
Artinya, demonstrasi tidak selalu lahir dari satu komando tunggal. Gerakan masyarakat dapat terbentuk dari pertemuan berbagai kelompok, kepentingan, pengalaman, dan keresahan yang sebelumnya terpisah.
Karena itu, menganggap seluruh demonstrasi sebagai operasi satu aktor politik merupakan penyederhanaan yang berbahaya.
Aparat Keamanan: Penjaga Konstitusi atau Pengelola Persepsi?
Kehadiran aparat keamanan dalam demonstrasi sesungguhnya bukan persoalan yang harus dipertentangkan. Negara memang memiliki kewajiban menjaga keamanan masyarakat dan melindungi jalannya penyampaian pendapat.
Namun, persoalan muncul ketika pengamanan berubah menjadi instrumen untuk mengendalikan ekspresi politik.
Pada 10 November 2026, kepolisian menyebut telah menyiagakan 2.278 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan sejumlah aksi demonstrasi di Jakarta Pusat. Di Yogyakarta, demonstrasi pada malam hari berujung kericuhan dan kepolisian melaporkan telah mengamankan 154 orang terkait dugaan tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.
Pada hari yang sama, sejumlah demonstran juga diterima oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai ruang kebebasan berpendapat dan persoalan premanisme.
Peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan bahwa pengamanan demonstrasi tidak bisa dinilai hanya dari banyaknya personel yang dikerahkan atau jumlah orang yang diamankan. Ukuran keberhasilannya juga harus mencakup keselamatan demonstran, perlindungan warga sekitar, kebebasan pers, proporsionalitas tindakan, serta kemampuan aparat mencegah kekerasan dari pihak mana pun.
Standar internasional memberikan pedoman yang cukup jelas. Komite HAM PBB melalui General Comment No. 37 Tahun 2020 menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai merupakan bagian mendasar dari demokrasi partisipatif. Negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak tersebut, tetapi juga melindungi orang-orang yang menjalankannya.
Sementara itu, Protokol Model PBB tentang penegakan hukum dalam konteks demonstrasi damai (A/HRC/55/60) menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia.
Dengan demikian, aparat tidak boleh menempatkan seluruh demonstran sebagai calon pelaku kejahatan. Tindakan individu yang melakukan kekerasan harus ditangani berdasarkan perbuatannya, bukan dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh massa aksi.
Demonstrasi damai harus tetap dilindungi, sekalipun tuntutannya tidak menyenangkan pemerintah.
Di sinilah profesionalisme aparat diuji: apakah mereka mampu menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk berbeda pendapat?
Indonesia dan Gejala Penyempitan Kran Demokrasi
Perkembangan politik Indonesia juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kemunduran kualitas demokrasi dan meningkatnya tantangan terhadap kebebasan sipil.
Laporan Freedom in the World 2026 dari Freedom House menempatkan Indonesia dalam kategori Partly Free dengan skor 56 dari 100. Laporan tersebut tetap mengakui adanya pluralisme politik dan media serta pergantian kekuasaan secara damai sejak berakhirnya Orde Baru. Namun, sejumlah persoalan seperti korupsi sistemik, diskriminasi, kekerasan terhadap kelompok minoritas, dan penggunaan hukum secara politis masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Amnesty International dalam laporan mengenai situasi HAM Indonesia 2025 menyoroti pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan berkumpul, serta penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran.
Kajian mengenai protes Indonesia pada Agustus 2025 juga memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi, ketimpangan, dan melemahnya saluran partisipasi politik saling berhubungan. Artikel Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction yang diterbitkan dalam Journal of Contemporary Asia pada 2025 membahas hubungan antara tekanan sosial-ekonomi, perluasan kontrol negara, dan meningkatnya mobilisasi masyarakat.
Perspektif ini penting karena demonstrasi tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat pertarungan elite.
Masyarakat mempunyai persoalan yang nyata: biaya hidup, kesempatan kerja, kualitas pelayanan publik, ketimpangan, persoalan lingkungan, dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Persoalan-persoalan tersebut tidak otomatis selesai ketika elite mencapai kesepakatan politik.
Bahkan, bisa jadi konflik elite hanya memperlihatkan persoalan yang selama ini tertutup oleh stabilitas politik formal.
Pemerintah perlu memahami bahwa legitimasi tidak cukup dibangun melalui kemenangan pemilu atau dukungan koalisi di parlemen. Legitimasi juga dibentuk melalui kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat, menghormati hukum, dan menyediakan ruang koreksi terhadap kebijakan.
Demokrasi kehilangan makna ketika warga hanya dianggap penting pada saat pemilu, tetapi diperlakukan sebagai gangguan ketika menyampaikan kritik setelah pemerintahan terbentuk.
Bahaya Negara yang Terlalu Sibuk Mengelola Musuh
Salah satu kecenderungan yang perlu diwaspadai dalam situasi politik seperti sekarang adalah munculnya kebutuhan untuk selalu menemukan musuh.
Ketika pemerintahan menghadapi kritik, musuh dapat dicari dalam oposisi. Ketika demonstrasi berlangsung, musuh dapat dicari dalam kelompok yang dianggap menyusup. Ketika terjadi persoalan keamanan, musuh dapat dicari dalam jaringan politik tertentu. Bahkan, persoalan sosial yang tidak memiliki hubungan langsung dengan demonstrasi dapat ditarik ke dalam narasi ancaman.
Pola seperti ini membuat negara berisiko kehilangan kemampuan membedakan antara kritik, perlawanan politik, pelanggaran hukum, dan ancaman keamanan yang nyata.
Padahal, empat hal tersebut tidak identik.
Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Perlawanan politik dapat berlangsung melalui mekanisme konstitusional. Pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui proses peradilan. Sementara ancaman keamanan membutuhkan penanganan berdasarkan fakta dan ukuran bahaya yang dapat diuji.
Menyatukan semuanya dalam satu kategori ancaman justru akan memperlemah kualitas penegakan hukum.
Pemerintahan yang percaya pada legitimasi konstitusional semestinya tidak merasa perlu memusuhi kritik. Kritik dapat menjadi sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan. Demonstrasi dapat menjadi saluran untuk membaca persoalan yang tidak tertangkap oleh laporan birokrasi.
Sebaliknya, jika setiap kritik diperlakukan sebagai permusuhan, pemerintah berisiko membangun jarak yang semakin lebar dengan masyarakat.
Ada pula persoalan lain yang harus diperhatikan: jangan sampai konflik elite membuat masyarakat menjadi alat bagi kepentingan politik masing-masing kelompok.
Rakyat tidak boleh dipaksa memilih antara Jokowi dan Prabowo, antara pendukung dan penentang pemerintah, atau antara kelompok yang dianggap loyal dan tidak loyal. Kepentingan masyarakat jauh lebih luas daripada pertarungan nama dan jaringan kekuasaan.
Masyarakat berhak mendukung pemerintah ketika kebijakannya benar, mengkritik ketika kebijakannya keliru, dan menuntut pertanggungjawaban ketika pejabat publik melakukan pelanggaran.
Itulah posisi warga negara dalam demokrasi.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Gibran atau Prabowo
Pada akhirnya, persoalan Gibran, hubungan Prabowo dengan Jokowi, dugaan penyadapan, dinamika partai politik, hingga demonstrasi di berbagai daerah merupakan rangkaian peristiwa yang saling memengaruhi. Namun, semuanya tidak boleh direduksi menjadi satu cerita tentang siapa yang sedang menang dan siapa yang sedang kalah.
Ada tiga persoalan besar yang perlu dipisahkan sekaligus diselesaikan.
Pertama, persoalan legitimasi kekuasaan. Sengketa dokumen pendidikan Gibran harus ditindaklanjuti berdasarkan putusan pengadilan dan ketentuan konstitusi. Tidak boleh ada penyelesaian yang hanya menguntungkan kepentingan politik kelompok tertentu.
Kedua, persoalan akuntabilitas aparat dan keamanan negara. Dugaan penyadapan terhadap presiden harus diusut secara transparan. Demikian pula dugaan intimidasi, kekerasan, sweeping ilegal, atau keterlibatan kelompok sipil dalam pembubaran demonstrasi harus diperiksa secara independen. Tidak boleh ada impunitas, baik bagi aparat maupun warga sipil.
Ketiga, persoalan legitimasi sosial. Pemerintah perlu menjawab alasan mengapa masyarakat turun ke jalan. Tuntutan mengenai ekonomi, lingkungan, keadilan, kebebasan berpendapat, dan kualitas pemerintahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengamanan demonstrasi.
Ketiganya membutuhkan penyelesaian yang berbeda. Namun, ketiganya mempunyai satu titik temu: kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Mengembalikan Rakyat sebagai Subjek Demokrasi
Saya kira, inilah hal yang paling penting untuk direnungkan dari perkembangan politik Indonesia sekarang.
Selama ini, pembicaraan politik terlalu sering menempatkan rakyat sebagai objek. Rakyat disebut sebagai basis dukungan, massa demonstrasi, kelompok yang terpengaruh propaganda, atau bagian dari mobilisasi politik. Padahal, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang memberikan mandat kepada penyelenggara negara.
Mereka bukan sekadar angka dalam survei, bukan sekadar massa yang harus diamankan, dan bukan pula instrumen untuk memperkuat posisi elite.
Karena itu, negara harus berhati-hati ketika menggunakan bahasa keamanan untuk menjelaskan ketidakpuasan masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus berhati-hati agar tidak mudah menerima setiap tuduhan, potongan video, dan narasi yang beredar tanpa pemeriksaan.
Kita membutuhkan ruang publik yang memungkinkan perbedaan pendapat berlangsung tanpa intimidasi. Kita membutuhkan aparat yang profesional dan tidak terseret kepentingan politik. Kita membutuhkan lembaga hukum yang independen. Dan yang paling penting, kita membutuhkan pemerintahan yang bersedia mendengarkan kritik tanpa menganggapnya sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kekuasaan.
Krisis politik seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat. Bukan kesempatan untuk memperluas kecurigaan, memperuncing konflik antarkelompok, atau mengubah kritik menjadi perkara keamanan.
Sebab, sebuah pemerintahan mungkin dapat bertahan dengan dukungan mayoritas parlemen, kekuatan aparat, dan konsolidasi elite. Namun, kepercayaan masyarakat tidak dapat dipaksakan dengan cara yang sama.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang paling kuat mengendalikan Istana, siapa yang paling berhasil menguasai aparat, atau siapa yang paling piawai membangun narasi di ruang digital.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: masihkah negara memberi ruang bagi rakyat untuk berbeda pendapat tanpa harus dicurigai sebagai musuh?
Jika jawabannya semakin sulit ditemukan, persoalan Indonesia sesungguhnya telah melampaui pergantian wakil presiden, pertarungan Jokowi dan Prabowo, maupun nasib koalisi politik menjelang 2029.
Yang sedang dipertaruhkan adalah makna kedaulatan rakyat itu sendiri.
Sebab, negara yang kuat bukan negara yang berhasil membungkam semua suara yang berbeda, melainkan negara yang mampu mendengar suara-suara tersebut tanpa kehilangan kepercayaan dirinya.[]
_______________________________
Literatur dan sumber rujukan
1. ANTARA. (10 November 2026). Istana: Wapres Gibran ajukan niatan untuk mundur kepada Prabowo.
2. Reuters. (11 November 2026). Over 100 Indonesian lawmakers sign petition that could lead to vice president's impeachment.
3. ANTARA. (30 Oktober 2026). MA kabulkan gugatan kasasi terkait suket penyetaraan SMA Gibran.
4. CNN Indonesia. (11 November 2026). Polisi Tangkap 154 Orang Terkait Aksi Berujung Ricuh di DPRD DIY.
5. CNN Indonesia. (8 November 2026). Demo Surabaya, Massa Bagikan Pembalut ke Polwan dan Usung 5 Tuntutan.
6. Jamal, A. P., Maulana, Z., & Hariana, R. R. (2026). The Securitization of Political Dissent in Indonesia’s 17+8 Tuntutan Rakyat Protest Movement. Jurnal yang tercatat di Garuda Kemdiktisaintek.
7. Protest Coordination Across Divisions: Brokerage under Democratic Backsliding in Indonesia. (2026). Kajian mengenai koordinasi gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta dan Surabaya. Taylor & Francis.
8. Riots, Ruptures and Power Contests under Prabowo. (2026). Kajian mengenai hubungan konflik elite dan eskalasi protes di Indonesia. SAGE Journals.
9. Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction. (2025). Journal of Contemporary Asia. Taylor & Francis.
10. Freedom House. (2026). Freedom in the World 2026: Indonesia.
11. Amnesty International. (2026). Indonesia: Human Rights Report 2025.
12. United Nations Human Rights Committee. (2020). General Comment No. 37 on the Right of Peaceful Assembly (Article 21).
13. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2024). Model Protocol for Law Enforcement Officials to Promote and Protect Human Rights in the Context of Peaceful Protests.
0 Komentar