Majelis Nasional Vietnam menyetujui amandemen konstitusi yang menghapus seluruh tingkat pemerintahan distrik, sebagai bagian dari reformasi besar-besaran struktur birokrasi negara, Senin (16/6).
Langkah ini menjadikan Vietnam hanya memiliki dua lapisan pemerintahan: provinsi dan komune. Dalam struktur administrasi Vietnam, komune merupakan unit pemerintahan lokal paling bawah, setara dengan desa atau kelurahan.
Menurut rencana, jumlah komune juga akan dipangkas secara drastis dari lebih dari 10.000 menjadi sekitar 3.300. Kebijakan itu diperkirakan akan menghilangkan sekitar 120.000 posisi paruh waktu di tingkat komune. Pekan lalu, anggota parlemen juga menyetujui penggabungan sejumlah provinsi dan kota, yang memangkas hampir 80.000 posisi birokrasi.
“Dengan reformasi ini, ukuran komune akan diperluas,” kata Menteri Dalam Negeri Vietnam Pham Thi Thanh Tra dikutip dari kumparan.
Sebelumnya, pada Februari lalu, pemerintah Vietnam juga telah memangkas jumlah kementerian. Langkah itu menyebabkan sekitar 23.000 pegawai negeri kehilangan pekerjaan. Reformasi besar ini disebut sebagai upaya menghemat miliaran dolar dari belanja negara dan memangkas satu dari lima posisi sektor publik.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis sekaligus pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menyatakan restrukturisasi menyeluruh diperlukan agar negara dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan dan naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2030.
Sikap ini juga dilakukan di tengah gelombang pemberantasan korupsi di Vietnam. Kampanye antikorupsi yang sedang berlangsung menyebabkan puluhan pejabat tinggi dan pengusaha ditangkap
0 Komentar