Oleh: Denni Meilizon, S.A.P (Pengamat Politik dan Kebijakan Publik)
Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 di Kabupaten Pasaman Barat menghadirkan fenomena yang menarik untuk dicermati. Di tengah 394 bakal calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi di 87 nagari, mulai bermunculan figur-figur dari generasi muda yang tampil menawarkan diri sebagai pemimpin nagari. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal masih memiliki daya tarik dan harapan.
Fenomena tersebut patut diapresiasi. Namun di balik antusiasme itu, tersimpan dua persoalan mendasar yang layak menjadi perhatian bersama. Pertama, masih kuatnya cara pandang masyarakat yang menghubungkan usia dengan kelayakan seseorang untuk memimpin. Kedua, menguatnya kecenderungan bahwa kontestasi politik semakin dipengaruhi oleh kemampuan finansial para kandidat.
Kedua persoalan ini sesungguhnya saling berkaitan. Demokrasi yang sehat akan sulit terwujud apabila regenerasi kepemimpinan terhambat oleh budaya senioritas sekaligus dibatasi oleh tingginya biaya politik.
Politik Senioritas Masih Mengakar
Dalam banyak percakapan masyarakat, pertanyaan yang sering muncul bukan lagi, "Apa gagasan calon ini?", melainkan, "Berapa umurnya?"
Seolah-olah usia menjadi ukuran utama kualitas kepemimpinan.
Budaya Minangkabau memang mengajarkan penghormatan kepada yang lebih tua sebagai nilai luhur. Nilai ini harus tetap dijaga karena menjadi bagian dari karakter masyarakat. Namun penghormatan tidak boleh berubah menjadi hambatan bagi regenerasi kepemimpinan.
Dalam praktik sosial, masih berkembang anggapan bahwa pemimpin ideal adalah mereka yang telah berusia lanjut karena dianggap lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih berpengalaman. Cara berpikir seperti ini mulai kehilangan relevansinya di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat.
Pengalaman memang penting, tetapi pengalaman bukan monopoli usia.
Hari ini kita menyaksikan banyak anak muda yang sejak usia dua puluhan telah memimpin organisasi, membangun usaha, menggerakkan komunitas sosial, mengelola lembaga pendidikan, hingga terlibat dalam berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, tidak sedikit pula mereka yang telah lama hidup tetapi belum tentu mampu menghadirkan pembaruan.
Karena itu, usia tidak pernah secara otomatis melahirkan kualitas kepemimpinan.
Tantangan Nagari Membutuhkan Perspektif Baru
Nagari hari ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan satu atau dua dekade lalu. Digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan dana nagari, pengembangan UMKM, pemasaran produk lokal, tata kelola pemerintahan berbasis data, hingga persoalan migrasi pemuda, pendidikan, penyalahgunaan narkoba, dan perubahan struktur ekonomi masyarakat membutuhkan cara berpikir yang adaptif.
Generasi muda memiliki sejumlah keunggulan untuk menjawab tantangan tersebut. Mereka tumbuh bersama perkembangan teknologi, lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan, lebih terbuka membangun jejaring, serta memiliki keberanian mencoba pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan.
Tentu saja ini bukan berarti generasi senior tidak lagi dibutuhkan. Justru nagari memerlukan kolaborasi antargenerasi. Pengalaman para senior dan energi generasi muda harus bertemu dalam semangat membangun nagari yang lebih maju.
Karena itu, Pilwana tidak boleh berubah menjadi pertarungan identitas berdasarkan umur. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang mampu bekerja, berapa pun usianya.
Ketika Modal Menjadi Penentu Politik
Selain persoalan usia, Pilwana juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah serius, yaitu meningkatnya biaya politik.
Ketika kemampuan ekonomi bertemu dengan kontestasi politik, lahirlah sebuah paradoks. Arena demokrasi yang semestinya menjadi ruang adu gagasan perlahan berpotensi bergeser menjadi perlombaan adu sumber daya.
Calon yang memiliki modal finansial besar tentu mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk membangun popularitas, memperluas jaringan, menggelar berbagai kegiatan sosialisasi, hingga membiayai kebutuhan politik lainnya. Sebaliknya, mereka yang memiliki kapasitas, integritas, dan gagasan yang baik tetapi terbatas secara ekonomi harus bekerja jauh lebih keras untuk memperoleh kesempatan yang sama.
Yang patut menjadi perhatian bukanlah kekayaan seseorang. Kesuksesan ekonomi merupakan hasil dari kerja keras yang sah dan patut dihargai. Persoalan muncul ketika modal finansial mulai menjadi faktor yang lebih menentukan daripada kualitas kepemimpinan. Demokrasi kehilangan substansinya apabila kemenangan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membiayai kontestasi dibandingkan kemampuan menawarkan solusi bagi masyarakat.
Kondisi ini juga berpotensi mempersempit ruang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas. Tidak sedikit anak muda memiliki pendidikan yang baik, pengalaman organisasi yang memadai, serta gagasan yang segar. Namun ketika biaya politik terus meningkat, idealisme mereka sering kali berhadapan dengan keterbatasan modal. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan tidak berjalan secara alami. Yang tersaring bukan selalu mereka yang paling kompeten, melainkan mereka yang paling siap secara finansial.
Lebih jauh lagi, politik yang berbiaya tinggi menyimpan risiko yang tidak kecil. Berbagai kajian mengenai demokrasi lokal menunjukkan bahwa tingginya biaya kontestasi dapat menciptakan dorongan untuk mengembalikan biaya politik setelah seseorang memperoleh jabatan. Apabila hal tersebut terjadi, pelayanan publik, pembangunan nagari, bahkan pengelolaan anggaran berpotensi dipengaruhi oleh logika pengembalian investasi politik, bukan oleh kepentingan masyarakat.
Demokrasi Harus Naik Kelas
Pilwana 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur kedewasaan demokrasi masyarakat Pasaman Barat.
Apakah kita masih memilih karena usia?
Karena hubungan keluarga?
Karena kedekatan emosional?
Karena kekuatan modal?
Ataukah kita mulai memilih berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas, dan gagasan yang ditawarkan?
Modernisasi penyelenggaraan Pilwana melalui penerapan e-voting semestinya juga diikuti oleh modernisasi cara berpikir masyarakat dalam menentukan pilihan. Teknologi hanya memperbaiki mekanisme pemungutan suara. Kualitas demokrasi tetap ditentukan oleh kualitas pertimbangan para pemilih.
Sudah saatnya masyarakat berhenti bertanya, "Calonnya masih muda?" atau bahkan "Seberapa kuat modal yang dimilikinya?"
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, "Apakah ia memiliki kemampuan, integritas, dan keberanian untuk membawa nagari menjadi lebih baik?"
Masyarakat memilih masa depan.
Dan masa depan nagari tidak akan ditentukan oleh angka usia ataupun kekuatan uang, melainkan oleh kualitas kepemimpinan yang mampu bekerja dengan jujur, berpihak kepada rakyat, serta menjawab tantangan zamannya.[]
.jpeg)
0 Komentar