(Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kab. Pasaman Barat)
TULISAN ini disusun sebagai respon intelektual, bukan bantahan. Ia dimaksudkan sebagai tanggapan reflektif atas kegelisahan yang disampaikan dalam tulisan “Kader yang Malas, Organisasi yang Lapar: Muhammadiyah di Persimpangan Seabad”, yang dipantik oleh perbincangan internal dan pandangan kritis Dr. Muhammad Sobri . Tulisan tersebut patut diapresiasi sebagai alarm moral—lahir dari kecintaan pada Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, bukan semata institusi yang mapan.
Kritik tentang kemalasan kader, stunting ideologi, dan kecenderungan oportunisme politik bukanlah isapan jempol. Ia menangkap kegelisahan nyata di tubuh persyarikatan. Namun, agar kritik ini tidak berhenti sebagai ratapan normatif, ia perlu dibaca dalam konteks dinamika Muhammadiyah mutakhir yang lebih kompleks—baik secara struktural, sosial, maupun politik.
Pertama, soal politik praktis. Muhammadiyah secara organisatoris menegaskan diri sebagai gerakan non-partisan, tetapi tidak apolitis. Dalam beberapa momentum politik nasional, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berulang kali menegaskan netralitas persyarikatan dan amal usaha, sembari tetap mendorong kader berpartisipasi aktif sebagai warga negara—melalui pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan advokasi kebijakan publik. Di sinilah muncul ketegangan yang kerap disalahpahami: antara menjaga marwah organisasi dan mengakui hak politik individu kader.
Fenomena kader yang masuk ke politik karenanya tidak selalu lahir dari kemalasan ideologis. Dalam sebagian kasus, ia merupakan ekspresi tanggung jawab kewargaan. Persoalan krusialnya bukan pada keterlibatan politik itu sendiri, melainkan pada etika, orientasi, dan batas-batasnya. Kritik terhadap penggunaan simbol, fasilitas, dan nama Muhammadiyah untuk kepentingan elektoral tetap relevan dan perlu ditegakkan secara tegas, tetapi generalisasi bahwa politik adalah jalan pintas kader “malas” berisiko menyederhanakan persoalan.
Kedua, mengenai kaderisasi dan apa yang disebut sebagai “stunting ideologi”. Kritik ini tajam dan penting. Namun perlu dicatat bahwa kesadaran atas problem kaderisasi juga hidup di internal Muhammadiyah. Dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani mendorong pembaruan sekolah kader, dengan orientasi yang lebih kontekstual: tidak hanya mencetak kader ideologis, tetapi juga kader yang cakap menghadapi persoalan sosial, ekonomi, kebijakan publik, dan tantangan global.
Masalahnya, pembaruan ini belum sepenuhnya merata. Di banyak daerah, kaderisasi masih berhenti pada formalitas, ritus, dan pengulangan jargon. Di titik inilah kritik tentang kaderisasi “kurang gizi” menemukan relevansinya: bukan karena Muhammadiyah abai, tetapi karena jarak antara gagasan pembaruan dan praksis di lapangan masih lebar.
Ketiga, tudingan kemalasan intelektual perlu diperluas maknanya. Tantangan kader hari ini bukan sekadar malas membaca atau berdiskusi, tetapi menghadapi perubahan lanskap pengetahuan yang drastis. Media sosial, budaya instan, dan logika viral telah menggeser cara belajar, berpikir, dan berdebat. Nilai Islam Berkemajuan relatif diterima sebagai identitas, tetapi sering belum diterjemahkan menjadi analisis kritis, kerja advokasi berbasis data, dan praksis sosial yang konsisten.
Dengan demikian, persoalannya bukan hanya kemalasan, melainkan juga ketertinggalan kapasitas. Kritik intelektual perlu dibarengi agenda serius penguatan literasi digital, kemampuan riset, dan kecakapan membaca problem struktural masyarakat kontemporer.
Keempat, soal krisis keteladanan. Kritik ini tidak mudah dibantah. Jarak simbolik antara elite dan akar rumput memang terasa. Namun keteladanan di era negara-bangsa modern tidak selalu hadir dalam bentuk asketisme ekstrem seperti era awal Muhammadiyah. Keteladanan hari ini bisa dan seharusnya tampil dalam integritas, kesederhanaan sikap, transparansi, serta keberanian menjaga jarak dari konflik kepentingan. Persoalannya, keteladanan semacam ini sering kalah gaung dibanding simbol-simbol status dan gaya hidup yang dipertontonkan di ruang publik.
Membaca keseluruhan konteks ini, kritik tentang “kader malas” sebaiknya dipahami sebagai peringatan keras, bukan vonis final. Muhammadiyah hari ini menghadapi tantangan di dua medan sekaligus: ke dalam, memperbaiki kaderisasi, etos intelektual, dan keteladanan; ke luar, menavigasi politik, teknologi, dan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip non-partisan dan etika Islam Berkemajuan.
Tulisan yang ditanggapi telah menjalankan fungsinya sebagai alarm moral. Tugas berikutnya adalah menjadikannya bahan refleksi kolektif dan pijakan pembaruan, bukan sekadar ajang saling menyalahkan. Sebab Muhammadiyah tidak kekurangan kader, tetapi bisa kehilangan arah bila kritik tidak diikuti kerja perbaikan yang konsisten.
Kita jelang dua abad Muhammadiyah nanti, tetapi tidak cukup hanya dijaga dengan nostalgia pendiri atau kecaman moral semata. Ia menuntut kecerdasan kolektif, kesabaran struktural, dan keberanian beradaptasi tanpa kehilangan prinsip . Di titik inilah kritik dan konteks harus berjalan beriringan—agar Muhammadiyah tetap menjadi gerakan yang hidup, bukan sekadar organisasi yang besar.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: dan di hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang. (sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Ar-Rum : 4-6).[]
Simpang Ampek, 09 Januari 2026
0 Komentar