Oleh : Paimal Andri, S.Sos
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran lahir dari sebuah gagasan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Program ini mulai dijalankan secara bertahap sejak 6 Januari 2025 dan kini telah berlangsung sekitar satu tahun lima bulan. Dalam konsepnya, MBG merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia karena diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan kemampuan belajar anak, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Secara normatif, hampir tidak ada alasan untuk menolak tujuan tersebut. Persoalannya adalah bahwa sebuah kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baik atau tujuan yang ingin dicapai. Yang menentukan keberhasilannya justru adalah bagaimana kebijakan itu dikelola dan dijalankan di lapangan.
Dalam perjalanannya, MBG justru menghadapi berbagai persoalan yang memicu kritik dari masyarakat. Dugaan korupsi, kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, penggunaan anggaran yang menuai perdebatan, hingga kekhawatiran mengenai besarnya beban fiskal karena program ini bersifat universal menjadi isu yang terus berkembang. Akibatnya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak.
Kebijakan Publik Tidak Dinilai dari Tujuan Saja
Sejarah menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang memiliki tujuan baik tetapi gagal karena lemahnya implementasi. Hal yang sama berpotensi terjadi pada MBG apabila persoalan tata kelola tidak segera diperbaiki.
Pertama, aspek keamanan pangan menjadi perhatian serius. Munculnya beberapa kasus keracunan menunjukkan bahwa standar kebersihan, sanitasi, hingga distribusi makanan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Makanan yang terlambat didistribusikan atau diproses tanpa standar yang memadai tentu berisiko membahayakan penerima manfaat.
Kedua, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan. Biaya pengelolaan dapur, tenaga memasak, distribusi, hingga penyediaan bahan baku yang berkualitas membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Jika anggaran tidak mencukupi, kualitas makanan yang diterima anak-anak berpotensi menurun.
Ketiga, kelemahan tata kelola dan regulasi. Sebuah program nasional yang melibatkan anggaran besar dan jutaan penerima manfaat membutuhkan pedoman teknis yang jelas serta sistem pengawasan yang kuat. Perencanaan yang terburu-buru tanpa regulasi yang matang akan membuka ruang bagi berbagai persoalan administratif maupun teknis.
Keempat, adanya risiko penyimpangan. Pengawasan yang lemah dapat memunculkan praktik penyalahgunaan kewenangan, mulai dari pengadaan barang hingga penunjukan pelaksana di lapangan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dapat menjadi sumber korupsi baru.
Karena itu, persoalan utama MBG sesungguhnya bukan terletak pada ide kebijakannya, melainkan pada kualitas tata kelola dan integritas pelaksanaannya.
Tata Kelola Menjadi Penentu
Menurut penulis, salah satu aspek yang harus segera dibenahi adalah mekanisme penunjukan dan pengelolaan titik dapur MBG. Seluruh proses tersebut harus dilakukan secara terbuka dan transparan tanpa adanya pungutan dalam bentuk apa pun. Ketika proses penentuan lokasi dapur mulai diwarnai praktik transaksional, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang akan semakin besar.
Selain itu, setiap dapur MBG harus benar-benar memenuhi standar keamanan pangan dan standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Sertifikasi higiene dan sanitasi wajib menjadi syarat utama agar risiko keracunan dapat diminimalkan.
Pengawasan distribusi juga harus diperkuat. Sistem pengawasan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi perlu melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta masyarakat. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga, distribusi berjalan tepat waktu, dan target penerima manfaat benar-benar memperoleh pelayanan yang layak.
Krisis Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam keberhasilan setiap kebijakan pemerintah. Sebaik apa pun suatu program, tanpa kepercayaan masyarakat, pelaksanaannya akan menghadapi banyak hambatan.
Belakangan ini, muncul berbagai dugaan penyimpangan yang menyeret pihak-pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional, termasuk isu mengenai praktik tidak transparan dalam penentuan titik dapur MBG. Terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, isu tersebut telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap program ini.
Masyarakat pada umumnya tidak membedakan antara tujuan kebijakan dengan perilaku oknum pelaksananya. Ketika penyelenggara dianggap tidak berintegritas, maka kepercayaan terhadap program ikut menurun. Akibatnya, legitimasi kebijakan di mata publik menjadi melemah.
Dampak Politik dan Sosial
Menurunnya kepercayaan masyarakat akan berdampak luas. Orang tua dan siswa yang mendengar berbagai kasus keracunan tentu menjadi lebih berhati-hati, bahkan skeptis terhadap program ini. Trauma yang muncul dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat.
Lebih jauh lagi, kondisi tersebut dapat memengaruhi program sosial pemerintah lainnya. Sikap apatis terhadap intervensi kesehatan, penyuluhan gizi, maupun bantuan pemerintah berpotensi meningkat apabila masyarakat merasa tata kelola kebijakan tidak berjalan secara transparan.
Dari sisi politik, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan saat ini, sehingga keberhasilannya memiliki nilai strategis. Ketika muncul berbagai persoalan, pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan tentu dapat menjadikannya sebagai bahan kritik terhadap kinerja pemerintah. Situasi ini berpotensi memperkuat polarisasi politik sekaligus menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
Jika tekanan publik terus meningkat, bukan tidak mungkin muncul tuntutan evaluasi menyeluruh bahkan penghentian sementara pelaksanaan program di beberapa daerah sampai sistem pengelolaannya diperbaiki.
Jalan Keluar
Daripada mempertentangkan apakah MBG perlu dilanjutkan atau dihentikan, yang lebih penting adalah memperbaiki tata kelolanya. Ada beberapa langkah yang menurut penulis perlu dilakukan.
Pertama, meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran.
Kedua, membangun sistem pengawasan yang independen dan mudah diakses masyarakat sehingga setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti.
Ketiga, menegakkan hukum secara tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Penyimpangan tidak boleh dinormalisasi hanya demi menjaga citra program. Keempat melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Penutup
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau baiknya tujuan kebijakan. Faktor yang paling menentukan adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebuah program publik memerlukan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utamanya. Tanpa kepercayaan tersebut, kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat besar justru berisiko kehilangan legitimasi dan gagal mencapai tujuan yang diharapkan.[]
0 Komentar