Oleh: Denni Meilizon
Negara sering kali baru tampak ketika krisis telah terjadi. Ketika masyarakat sudah mengantre berjam-jam di SPBU, kendaraan logistik berhenti beroperasi, harga kebutuhan pokok mulai bergerak naik, dan ruang publik dipenuhi keluhan. Padahal, ukuran keberhasilan tata kelola energi bukanlah seberapa cepat menjelaskan penyebab kelangkaan, melainkan seberapa baik mencegahnya sejak awal.
Peristiwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Sumatera Barat beberapa hari bahkan beberapa bulan terakhir seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan distribusi biasa. Ia merupakan alarm yang memperlihatkan betapa rentannya sistem logistik energi di daerah ini.
Pertamina menjelaskan bahwa gangguan dipicu oleh cuaca buruk yang menghambat kapal pengangkut BBM menuju Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung di Padang. Penjelasan tersebut benar secara teknis. Namun, dari perspektif kebijakan publik, persoalan yang lebih penting justru terletak pada pertanyaan berikut: mengapa satu gangguan cuaca mampu melumpuhkan distribusi energi bagi hampir seluruh Sumatera Barat?
Pertanyaan itu layak diajukan karena hingga kini Sumatera Barat masih bergantung pada satu terminal BBM terintegrasi, yakni IT Teluk Kabung, yang melayani kebutuhan seluruh 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, bahkan turut memasok sebagian wilayah Bengkulu. Kementerian ESDM sendiri telah mengakui bahwa kapasitas cadangan terminal tersebut relatif terbatas dibanding luas wilayah layanan, sehingga muncul usulan pembangunan terminal BBM tambahan di Sumatera Barat.
Artinya, persoalan ini bukan sekadar cuaca. Cuaca hanyalah pemicu. Masalah sesungguhnya adalah ketahanan logistik energi yang belum memiliki cukup lapisan pengaman ketika terjadi gangguan distribusi.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika di tengah kelangkaan muncul dugaan praktik penyimpangan dalam distribusi di tingkat hilir. Di berbagai daerah, masyarakat kerap mengeluhkan adanya kendaraan yang diduga berulang kali mengisi BBM untuk kemudian dijual kembali kepada pengecer atau pelangsir dengan harga lebih tinggi. Jika praktik semacam ini benar terjadi dan melibatkan oknum dalam rantai distribusi, maka kelangkaan tidak lagi semata-mata disebabkan oleh gangguan pasokan, melainkan juga oleh distorsi tata kelola. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja justru harus mengantre lebih lama, sementara sebagian pasokan berpindah ke pasar informal dengan harga yang jauh lebih mahal.
Karena itu, pengawasan terhadap distribusi BBM tidak cukup hanya memastikan tangki SPBU terisi. Pengawasan juga harus menjamin bahwa setiap liter BBM sampai kepada konsumen yang berhak sesuai peruntukannya. Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, audit transaksi, serta penindakan tegas terhadap setiap oknum yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM. Kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi tidak hanya dibangun melalui ketersediaan stok, tetapi juga melalui jaminan bahwa distribusinya berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik rente.
Dampaknya sangat terasa di Kabupaten Pasaman Barat. Daerah ini bukan sekadar wilayah administratif di ujung utara Sumatera Barat. Ia merupakan salah satu motor ekonomi provinsi melalui sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, perikanan, dan perdagangan antarwilayah. Ribuan ton tandan buah segar bergerak setiap hari. Distribusi pupuk, hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga aktivitas nelayan semuanya bergantung pada ketersediaan BBM.
Ketika pasokan energi tersendat, yang berhenti bukan hanya kendaraan. Rantai ekonomi ikut melambat.
Satu jam antrean bagi sopir truk berarti keterlambatan distribusi barang. Satu hari kelangkaan solar berarti meningkatnya biaya angkut hasil perkebunan. Pada akhirnya, beban ekonomi akan berpindah kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga barang dan menurunnya produktivitas.
Sayangnya, diskursus publik sering berhenti pada persoalan "stok masih aman". Kalimat tersebut memang penting diucapkan pejabat berwenang untuk meredakan kepanikan. Akan tetapi, bagi masyarakat yang telah mengantre selama berjam-jam, stok yang masih tersimpan di terminal tidak memiliki makna apabila belum sampai ke nozzle SPBU.
Dalam ilmu administrasi publik dikenal prinsip bahwa pelayanan publik dinilai dari apa yang diterima masyarakat, bukan dari apa yang dimiliki penyelenggara. Negara boleh memiliki cadangan BBM yang cukup, tetapi jika distribusinya gagal menjangkau masyarakat tepat waktu, maka yang dirasakan publik tetaplah kelangkaan.
Peristiwa ini juga menunjukkan lemahnya komunikasi krisis. Informasi resmi mengenai penyebab, estimasi normalisasi distribusi, prioritas penyaluran, hingga perkembangan stok di daerah sering kali datang terlambat atau tidak menjangkau masyarakat secara luas. Akibatnya, ruang informasi diisi oleh rumor, kepanikan, bahkan dugaan penimbunan.
Dalam situasi seperti ini, transparansi sama pentingnya dengan distribusi. Masyarakat tidak selalu menuntut jawaban yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan kepastian bahwa pemerintah dan Pertamina mengendalikan keadaan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak dapat sekadar menyatakan bahwa distribusi BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Justru dalam situasi darurat, pemerintah daerah memiliki fungsi strategis sebagai koordinator lapangan. Mereka dapat membentuk pusat informasi terpadu, memetakan SPBU prioritas, mengawasi distribusi agar tepat sasaran, mengantisipasi praktik penimbunan, serta memastikan pelayanan bagi sektor-sektor vital seperti rumah sakit, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan pangan, dan transportasi umum.
Lebih jauh lagi, kejadian ini seharusnya menjadi momentum mengevaluasi desain ketahanan energi Sumatera Barat. Ketergantungan pada satu terminal distribusi jelas meningkatkan risiko sistemik. Pemerintah pusat bersama Pertamina perlu mempercepat pembangunan infrastruktur penyangga, baik berupa terminal BBM tambahan maupun fasilitas penyimpanan regional di wilayah utara Sumatera Barat. Langkah ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi untuk mengurangi risiko ekonomi ketika gangguan distribusi terjadi. Usulan penambahan terminal bahkan telah mendapat perhatian dari Kementerian ESDM karena kapasitas layanan IT Teluk Kabung dinilai belum ideal untuk cakupan wilayahnya.
Di saat yang sama, digitalisasi distribusi juga harus diperkuat. Sistem pemantauan stok secara real time hingga tingkat SPBU, dashboard terbuka yang dapat diakses pemerintah daerah, serta mekanisme peringatan dini akan membuat pengambilan keputusan jauh lebih cepat dibanding sekadar menunggu laporan manual dari lapangan.
Perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem di masa depan. Artinya, gangguan logistik akibat kondisi alam bukan lagi peristiwa yang langka. Yang harus diperkuat bukanlah kemampuan menjelaskan setelah krisis terjadi, melainkan kemampuan membangun sistem yang tetap bekerja ketika krisis datang.
Antrean panjang di SPBU akhirnya mengajarkan satu hal penting. Ketahanan energi tidak diukur dari banyaknya BBM yang tersimpan di terminal, tetapi dari kemampuan negara memastikan setiap liter bahan bakar tiba tepat waktu dan tepat sasaran di tangan masyarakat.[]
0 Komentar