Oleh Denni Meilizon, S.AP
Ketika Amerika Serikat, Israel, dan Iran berhadap-hadapan, jarak geografis memang ribuan kilometer dari Indonesia. Tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar jauh.
Harga minyak naik.
Nilai tukar bergetar.
Timeline media sosial memanas.
Diskusi warung kopi mengeras.
Kita mungkin tidak mengirim pasukan. Tapi kita ikut merasakan getarannya.
Jika kita membaca konflik ini dengan teori Realisme, maka pertanyaan pertama Indonesia bukan soal siapa benar atau salah. Pertanyaan pertamanya adalah: Apakah stabilitas nasional kita terganggu?
Jawabanya, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan energi global, setiap gangguan di Selat Hormuz bisa berimbas pada inflasi dan beban fiskal. Artinya, Indonesia harus lebih keras bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengamankan pasokan energi dan tidak terseret dalam blok kekuatan besar yang sedang bersiteru.
Sejak lama Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, warisan Soekarno dan diperkuat dalam forum seperti Gerakan Non-Blok.
Bebas bukan berarti netral secara moral.
Aktif bukan berarti ikut berperang.
Indonesia cenderung menjaga jarak strategis — tidak berpihak dalam konflik kekuatan besar, tetapi tetap bersuara atasnama kemanusiaan yang adil dan beradab.
Indonesia sampai hari ini masih percaya pada peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada pentingnya diplomasi multilateral dan pilihan untuk penyelesaian konflik melalui dialog.
Indonesia bukan negara dengan kekuatan militer global.
Kekuatan kita ada pada diplomasi moral dan jejaring internasional.
Kita sering berdiri pada posisi mendukung kemerdekaan Palestina, mendorong solusi dua negara, dan menolak eskalasi perang.
Namun di balik itu ada realitas:
Indonesia juga harus menjaga hubungan dagang dengan Barat, Timur Tengah, dan kekuatan Asia.
Politik luar negeri Indonesia adalah diplomasi keseimbangan.
Yang menarik justru bukan di ruang diplomasi, tetapi di ruang batin masyarakat.
Indonesia adalah bangsa dengan empati keagamaan dan solidaritas kemanusiaan yang kuat. Ketika konflik melibatkan Israel dan negara Muslim seperti Iran, resonansi emosional meningkat.
Di sini kita melihat psikologi kolektif bekerja, yakni solidaritas berbasis identitas dengan materi narasi korban dan penindasan dan sebaran kemarahan moral yang mudah menyerbu ruang publik.
Media sosial mempercepatnya.
Kadang kita membaca konflik global bukan sebagai analisis geopolitik, tetapi sebagai panggilan emosional.
Dan ini berbahaya jika tidak disertai kedewasaan berpikir.
Karena perang jauh bisa berubah menjadi polarisasi dekat.
Jika kita tarik lebih lokal lagi — ke Sumatera Barat — ada tradisi intelektual yang khas.
Minangkabau tumbuh dengan diskursus surau dengan tradisi merantau yang membuka ruang untuk berbagai perdebatan tajam tapi rasional.
Orang Minang terbiasa membaca dunia dari jarak. Merantau membuat kita sadar bahwa dunia luas dan kompleks.
Dalam tradisi ini, konflik global seharusnya dibaca bukan sekadar hitam-putih, tetapi sebagai pelajaran tentang bahaya ambisi kekuasaan dengan luka sejarah yang tak selesai yang menguji betapa pentingnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan.
Kita tidak punya rudal.
Tapi kita punya nalar.
Apa pelajaran untuk Indonesia?
Solidaritas boleh, kebencian kolektif jangan. Karena dampak perang sering datang lewat harga dan pasar. Konflik global sering dijadikan bahan politisasi domestik. Di dunia multipolar, fleksibilitas adalah kekuatan.
Perang di Timur Tengah mungkin tidak menjatuhkan bom di Jakarta atau Padang.
Tetapi ia bisa menjatuhkan harga saham, mengganggu stabilitas ekonomi dan bahkan ketenangan sosial jika kita tak bijak menyikapinya.
Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan anti-kolonial, Indonesia punya sensitivitas terhadap ketidakadilan global. Itu kekuatan moral.
Namun kita juga harus belajar satu hal penting; kita sedang melihat dua cara memandang dunia yang bertarung: cara pandang yang percaya pada kekuatan, dan cara pandang yang percaya pada kerja sama.
Tetapi di balik teori dan strategi, ada sesuatu yang lebih dalam yaitu luka sejarah.
Perang tidak hanya lahir dari kalkulasi rasional. Ia juga lahir dari emosi kolektif.
Dalam psikologi politik, ada konsep trauma kolektif: pengalaman sejarah yang membekas dalam memori suatu bangsa dan membentuk cara pandang politiknya.
Israel dibangun dari sejarah Holocaust.
Iran dibentuk oleh revolusi dan intervensi asing.
Amerika tumbuh dengan identitas sebagai penjaga tatanan dunia.
Setiap bangsa membawa narasi luka.
Ketika luka itu belum selesai, ancaman kecil terasa seperti pengulangan tragedi lama di mana ketakutan menjadi kebijakan, ingatan menjadi strategi dan trauma menjadi alasan militerisasi.
Inilah yang sering tidak terlihat dalam analisis geopolitik:
bahwa keputusan perang kadang bukan hanya hasil kalkulasi kekuatan senjata, tetapi hasil dari kecemasan paranoid pada sejarah.
Dalam psikologi, individu yang trauma bisa menjadi hiperwaspada. Ia melihat ancaman di mana-mana.
Hal yang sama terjadi pada negara.
Ketika satu pihak menyerang untuk “mengamankan diri”, pihak lain merasa itu adalah konfirmasi ancaman. Lalu ia membalas. Lalu dibalas lagi.
Ini disebut spiral keamanan (security dilemma).
Semua merasa defensif.
Semua merasa korban.
Semua merasa benar.
Dan api terus menyala.
Dalam sejarah, kebanyakan perang berakhir bukan karena kebaikan hati, tetapi karena biaya yang terlalu mahal.
Perang hari ini sering disebut sebagai strategi. Tetapi sebenarnya ia juga adalah cermin.
Ia mencerminkan ketakutan kolektif, ambisi kekuasaan, dan luka sejarah yang belum selesai.
Api memang bisa memadamkan api — dalam jangka pendek.
Tetapi bara yang tertinggal sering menyala lebih lama.
Dan penting sekali sekarang kita harus merasa cemas dan takut.[]
Penulis adalah Penulis, Pengamat Politik dan Sosial, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Pasaman Barat
0 Komentar