CATATAN REDAKSI
18 Mei 2026 - Di Rura Patontang, seorang ibu hamil harus ditandu melewati jalan berlumpur demi mendapatkan pertolongan medis. Ambulans tak mampu masuk. Akses jalan yang rusak menjadikan keselamatan manusia kalah oleh keadaan. Bayi yang dikandungnya akhirnya meninggal dunia.
Peristiwa itu mengguncang nurani publik di Pasaman Barat. Media memberitakan. Warga bersuara. Aktivis mengkritik. Masyarakat marah. Tetapi di tengah riuh kepedihan itu, ada satu hal yang justru terasa paling nyaring: diamnya para wakil rakyat.
Ironisnya, sebagian anggota DPRD Pasaman Barat justru terlihat enggan memberikan tanggapan terbuka terhadap tragedi yang terjadi di Rura Patontang. Tidak ada sikap tegas yang terdengar kuat di ruang publik. Tidak ada kegelisahan yang tampak mewakili jeritan masyarakat pelosok. Yang muncul justru kesan hati-hati, sunyi, dan menjaga jarak.
Padahal parlemen daerah bukan sekadar pelengkap pemerintahan. DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, sekaligus representasi rakyat. Ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut keselamatan hidup, maka suara pertama yang semestinya terdengar adalah suara para wakil rakyat.
Bukan karena masyarakat membutuhkan pidato panjang, melainkan karena publik ingin memastikan bahwa penderitaan mereka benar-benar diperhatikan.
Diam dalam situasi seperti ini bukan sekadar sikap politik. Ia bisa dibaca sebagai hilangnya sensitivitas sosial. Sebab tragedi di Rura Patontang bukan isu kecil yang bisa dilewati dengan formalitas administrasi. Ini menyangkut hak hidup warga negara. Menyangkut akses kesehatan. Menyangkut jalan yang bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.
Dan lebih dari itu, ini menyangkut martabat manusia.
Kita memahami bahwa pembangunan daerah memiliki keterbatasan anggaran dan tantangan geografis. Namun rakyat juga berhak bertanya: di mana posisi DPRD ketika persoalan mendasar seperti ini terus berulang? Apakah fungsi pengawasan benar-benar berjalan? Apakah aspirasi masyarakat pelosok benar-benar diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan prioritas pembangunan?
Jangan sampai parlemen hanya ramai ketika musim politik tiba, tetapi kehilangan suara ketika rakyat membutuhkan keberanian moral.
Sebab dalam demokrasi, wakil rakyat tidak cukup hanya hadir dalam rapat dan sidang. Mereka juga harus hadir dalam kegelisahan masyarakat. Mereka mesti mampu berdiri di tengah penderitaan rakyat, menyuarakan kritik, mendesak solusi, dan memastikan negara tidak abai terhadap warga paling lemah.
Rura Patontang hari ini telah menjadi cermin besar bagi semua pihak: pemerintah daerah, birokrasi, hingga parlemen. Ia memperlihatkan bahwa ketimpangan pembangunan bukan sekadar soal jalan rusak, tetapi tentang bagaimana kekuasaan merespons penderitaan manusia.
Ayolah, jangan diam.
Dan sejarah sering mencatat, rakyat mungkin bisa memaklumi keterbatasan pemerintah. Tetapi rakyat sulit melupakan sikap diam para pemegang amanah ketika tragedi kemanusiaan terjadi di hadapan mata mereka sendiri.[]
0 Komentar