Oleh: Paimal Andri, S.Sos
MENJELANG pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat, dinamika politik lokal mulai terasa semakin hangat. Sebanyak 87 nagari akan menggelar pemilihan secara bersamaan. Ruang media sosial dipenuhi foto dan pamflet bakal calon, baliho mulai bermunculan di berbagai titik, sementara perbincangan masyarakat sehari-hari semakin banyak membahas arah politik nagari masing-masing. Situasi ini menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi di tingkat lokal sedang bergerak aktif.
Namun, keramaian politik tidak selalu identik dengan kedewasaan demokrasi. Fenomena yang terlihat hari ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang Pilwana sebatas agenda perebutan jabatan dan kemenangan politik. Padahal, lebih dari itu, Pilwana seharusnya menjadi ruang untuk menentukan arah pembangunan nagari beberapa tahun ke depan. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana proses politik mampu melahirkan kepemimpinan yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam praktik politik lokal, persoalan klasik sering kali terus berulang. Kedekatan keluarga, hubungan kelompok, pengaruh tokoh tertentu, hingga kepentingan pragmatis masih menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Akibatnya, kapasitas, integritas, dan gagasan kandidat sering kali tidak menjadi pertimbangan utama.
Kontestasi akhirnya lebih banyak dipenuhi pertarungan pengaruh dibanding pertarungan ide dan program kerja.
Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi di daerah. Sebab, demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara rasional dan sadar, bukan karena tekanan sosial maupun kepentingan sesaat. Politik sering dipahami hanya sebagai momentum pergantian pemimpin dari satu periode ke periode selanjutnya yang identik dengan janji, dukungan kelompok, bahkan keuntungan jangka pendek.
Padahal, masyarakat nagari membutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat. Persoalan ekonomi, pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, hingga pengelolaan potensi nagari membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Jika Pilwana hanya dipenuhi politik pencitraan tanpa gagasan yang jelas, maka sulit berharap adanya perubahan besar setelah pemilihan selesai.
Di sisi lain, budaya demokrasi yang sehat juga tidak berhenti ketika proses pemilihan selesai dilaksanakan. Setelah pemimpin terpilih, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan nagari. Kritik, partisipasi, dan musyawarah harus tetap hidup agar pemerintahan berjalan secara terbuka dan tidak jauh dari kepentingan rakyat. Sayangnya, dalam banyak kondisi, semangat masyarakat biasanya hanya tinggi saat masa kontestasi, lalu perlahan hilang setelah pemilihan berakhir. Inilah yang sering menjadi ironi demokrasi lokal: suasana politik sangat ramai sebelum pemilihan, tetapi minim pengawasan setelah kekuasaan diperoleh.
Pilwana serentak di Pasaman Barat seharusnya menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi nagari. Para bakal calon wali nagari perlu tampil membawa gagasan yang konkret dan realistis, bukan sekadar membangun popularitas di media sosial. Sementara masyarakat juga harus mulai membangun kesadaran politik yang lebih kritis agar tidak mudah terjebak dalam kepentingan sesaat.
Demokrasi yang baik bukan diukur dari seberapa meriah suasana politiknya, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika Pilwana hanya menghadirkan euforia tanpa perubahan nyata, maka demokrasi hanya akan menjadi rutinitas politik yang terus berulang tanpa arah yang jelas.
0 Komentar