Gerakan mahasiswa selalu dipercaya berangkat dari integritas moral yang kuat. Mahasiswa selalu menjadi garda terdepan sebagai komunal yang lantang menyuarakan kepentingan rakyat. Namun, kepercayaan publik itu dapat runtuh dalam sekejap ketika integritasnya dapat diperdagangkan.
Publik dikejutkan oleh munculnya pengakuan sejumlah oknum mahasiswa BEM UBK yang menerima uang agar mengubah lokasi demonstrasi di Jakarta. Oknum mahasiswa tersebut telah mengakui menerima uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari oknum aparat kepolisian (Kompas.com). Peristiwa ini telah membuka mata publik, bahwa ini jauh melampaui sekadar pelanggaran individu. Ia merupakan ancaman serius terhadap legitimasi gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam demokrasi.
Integritas adalah modal utama yang dimiliki mahasiswa. Dengan integritas moral itulah, mahasiswa menjadi teladan publik yang memadai dalam setiap pergerakannya. Dalam kerangka ini, integritas menjadi modal utama yang membuat gerakan mahasiswa dihormati dan didengar. Ketika integritas itu diperjualbelikan, maka fondasi utama gerakan melemah dan bahkan bisa saja runtuh.
Demonstrasi mahasiswa dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia selama ini tidak hanya berfungsi sebagai alat protes, tetapi lebih daripada itu adalah sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Ia menjadi sebuah simbol koreksi moral ketika kekuasaan mengeser kepentingan rakyat kepada kepentingan individu dan golongan.
Namun, ketika demonstrasi diwarnai oleh sebagian oknum mahasiswa yang transaksional untuk kepentingan sesaat, maka di sinilah terasa fungsi itu bergeser. Demonstrasi tidak lagi dipandang sebagai ekspresi moral, melainkan lebih kepada permainan kepentingan kekuasaan. Pada titik ini, kekuatan kritis mahasiswa sebagai penjaga kolektif publik menjadi melemah.
Demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa minggu ini membuktikan bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam gerakan perubahan sosial dan politik. Aspirasi publik yang disampaikan melalui toa-toa demonstran merupakan legitimasi moral dan instrumen konstitusional suara rakyat terhadap pemerintah. Nilainya terletak pada kejujuran tujuan, independensi sikap, dan keberanian menyuarakan kepentingan publik tanpa intervensi pihak yang berkepentingan.
Yang paling berbahaya bukan rusaknya nama segelintir mahasiswa. Dampaknya jauh lebih besar. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan kepada gerakan mahasiswa secara keseluruhan.
Oleh karena itu, integritas dipandang sebagai basis kepercayaan. Teori dukungan dan legitimasi David Easton, menegaskan bahwa legitimasi bergantung pada dukungan masyarakat. Oleh karenanya, rusaknya integritas sebagian pelaku aksi demonstrasi berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap gerakan secara kolektif. Meskipun ribuan mahasiswa di daerah tetap konsisten menjaga garis lurus perjuangannya, yakni memperjuangkan isu pendidikan, ekonomi, pemberantasan korupsi dan keadilan sosial dengan penuh idealisme.
Sebagaimana dikatakan Tan Malaka, “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda.” Jika idealisme bisa diperdagangkan kepada pihak yang mempunyai kepentingan sesaat, yang hilang tidak hanya integritas individu, tetapi juga kehormatan kolektif gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa.
Di sisi lain, jika benar ada pihak lain yang ikut mengintervensi gerakan mahasiswa dengan pemberian suap, maka tindakan tersebut telah menciderai kebebasan menyampaikan pendapat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil terhadap semua pihak yang terlibat, baik yang memberi maupun yang menerima, agar tidak terkesan bahwa praktik semacam ini dapat dinormalisasi.
Kejadian ini juga menjadi tanggung jawab etik dan disiplin internal dari instansi kepolisian. Oknum aparat kepolisian yang diduga memberikan sejumlah uang kepada sejumlah mahasiswa tersebut telah kembali mencoreng wajah institusi kepolisian. Hal ini tidak hanya merusak integritas individu dari oknum polisi yang berbuat amoral ini, tetapi juga telah merusak nama baik institusi secara keseluruhan. Kasus seperti ini tidak hanya pelanggaran individu, tetapi juga menyentuh legitimasi institusi kepolisian di mata publik.
Dampak jangka panjang jika kasus seperti ini dinormalisasikan tanpa ada efek jera. Ini sungguh ke depan akan merusak gerakan mahasiswa dari dalam. Gerakan mahasiswa selama ini yang didasarkan pada makna yang jujur, bermartabat dan demi kepentingan publik, akan bergeser maknanya menjadi tidak jujur, manipulatif dan berorientasi pada kepentingan sesaat yang pragmatis. Di sisi lain, dalam jangka panjang, jika tidak dikoreksi, akan memunculkan normalisasi praktik penyimpangan dalam ruang-ruang gerakan sosial. Kritik yang seharusnya berjalan secara independen dapat menyimpang menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan.
Karena itu, persoalan ini tidak boleh dilihat hanya sebagai penyimpangan individu, baik dari kalangan mahasiswa maupun aparat kepolisian. Persoalan ini harus dibaca sebagai gejala yang lebih luas, yakni ujian terhadap integritas demokrasi itu sendiri. Ketika ruang kritik telah mulai melakukan transaksional-pragmatis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu aksi demonstrasi, tetapi kualitas kehidupan demokrasi kita secara keseluruhan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dari kasus ini bukan sekadar nama baik individu, melainkan marwah gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral publik. Begitu integritas dapat ditukar dengan uang, maka hilang sudah batas antara perjuangan dan transaksi. Pada titik itu, demonstrasi tidak lagi dipandang sebagai suara nurani rakyat, melainkan sebagai bagian dari negosiasi kepentingan yang bisa dipermainkan.
0 Komentar